Forum Gubernur PDP Sampaikan Dukungan Kuat untuk Penanganan Keamanan Negara

Forum Gubernur Perlindungan Data Pribadi (PDP) baru-baru ini menggelar pertemuan TRISULA88 ALTERNATIF penting yang menegaskan dukungan kuat mereka terhadap penanganan keamanan negara, khususnya dalam konteks perlindungan data pribadi dan keamanan siber. Forum ini menjadi wadah strategis bagi para gubernur untuk berdiskusi dan menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan keamanan digital yang semakin kompleks di era transformasi digital.

Implementasi UU PDP dan Keamanan Siber Nasional

Salah satu fokus utama forum ini adalah implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku efektif pada Oktober 2024. UU ini menjadi landasan hukum penting dalam mengatur pengelolaan dan perlindungan data pribadi di Indonesia. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, dalam forum tersebut memaparkan berbagai aspek teknis dan strategis terkait penerapan UU PDP serta standar keamanan siber yang harus diikuti oleh pelaku usaha, industri, dan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya penerapan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang telah disahkan melalui Perpres Nomor 47 Tahun 2023 sebagai kerangka kerja nasional dalam menghadapi ancaman siber yang terus meningkat1.

Ancaman Siber dan Kebocoran Data ASN

Data anomali trafik siber sepanjang tahun 2024 menunjukkan adanya hampir 190 juta insiden, dengan dominasi serangan malware mencapai 78,6%. Kasus kebocoran data di berbagai instansi pemerintah, termasuk data Aparatur Sipil Negara (ASN), menjadi perhatian serius. Lembaga riset keamanan siber mengungkap kebocoran data ASN yang mencapai jutaan, sehingga memicu desakan agar Presiden segera membentuk lembaga khusus perlindungan data pribadi untuk memperkuat pengawasan dan penanganan insiden kebocoran data4. Forum Gubernur PDP mendukung langkah-langkah penguatan kelembagaan dan regulasi untuk mencegah kejadian serupa di tingkat provinsi dan daerah.

Peran Pemerintah Daerah dan Kolaborasi dengan BSSN

Pemerintah daerah, seperti Provinsi Sulawesi Selatan, telah menunjukkan komitmen tinggi dalam meningkatkan keamanan informasi melalui kerja sama dengan BSSN. Mereka mengimplementasikan layanan sandi data dan kriptografi untuk mengamankan data penting pemerintah daerah. Forum ini menjadi momen penting untuk berbagi pengalaman dan strategi mitigasi risiko kebocoran data, sekaligus menegaskan tanggung jawab Diskominfo dan OPD dalam menjaga kerahasiaan data ASN dan masyarakat2.

Tantangan dan Harapan dalam Penegakan UU PDP

Meskipun UU PDP memberikan kerangka hukum yang jelas, ada kekhawatiran terkait dampaknya terhadap jurnalisme dan hak atas informasi publik. Organisasi seperti ELSAM mengingatkan agar penerapan UU tidak menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, yang merupakan aspek penting dalam demokrasi. Oleh karena itu, forum gubernur juga menekankan perlunya keseimbangan antara perlindungan data pribadi dan keterbukaan informasi publik agar tidak mengganggu hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu7.

Penguatan Keamanan Siber sebagai Fondasi Transformasi Digital

Seiring dengan percepatan transformasi digital yang dicanangkan Presiden Joko Widodo, penguatan keamanan siber menjadi fondasi utama agar digitalisasi berjalan aman dan efektif. Gubernur Lemhanas menyatakan bahwa Indonesia masih memiliki banyak celah dalam keamanan siber yang harus segera diperkuat, terutama di sektor kesehatan, finansial, dan pemerintahan yang paling rentan terhadap serangan siber. Forum Gubernur PDP mendukung upaya percepatan penguatan arsitektur keamanan siber nasional sebagai bagian dari strategi menjaga keamanan negara di era digital5.

Kesimpulan

Forum Gubernur PDP memberikan dukungan kuat terhadap penanganan keamanan negara melalui implementasi UU Perlindungan Data Pribadi dan penguatan keamanan siber nasional. Melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan lembaga terkait seperti BSSN, diharapkan ancaman siber dapat diminimalisir dan data pribadi masyarakat serta ASN dapat terlindungi dengan baik. Forum ini juga menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara perlindungan data dan hak atas informasi publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah strategis ini, keamanan negara di era digital dapat dijaga secara optimal untuk mendukung kemajuan bangsa.